My Blog

Koran Tempo

Persipura kembali kandas di partai puncak turnamen sepakbola Indonesia. Menyisakan semangat, pertanyaan, dan pelajaran moral.

Pentas Copa Indonesia berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tadi malam. Sriwijaya FC Palembang keluar sebagai juara setelah menaklukkan tim “Mutiara Hitam” Persipura Jayapura 4-1 lewat adu penalti, setelah dalam waktu normal dan perpanjangan waktu skor imbang 1-1.

Lebih dari lima ribu “pace-pace” Papua yang datang langsung ke Senayan harus pulang dengan kecewa. Saya yang berada di tribun media stadion megah berkapasitas 78 ribu orang ini menjadi saksi, betapa para pendukung Persipura kembali harus mengubur impiannya, setelah dua tahun berturut-turut kandas di partai puncak Copa Indonesia.

Sebelum partai semifinal Copa Indonesia digelar Kamis, 10 Januari lalu, merebak isu di kalangan jurnalis olahraga ibukota. Isu ini menyodorkan “skenario PSSI” tentang adanya pembagian gelar juara Copa dan Liga  Indonesia. “Kalau Persija juara Copa, maka Sriwijaya juara Liga  Indonesia. Begitupula sebaliknya,” demikian kabar-kabur itu beredar. Adapun partai final Liga  Indonesia sendiri baru akan berlangsung dua pekan mendatang, 27 Januari di tempat yang sama, setelah sebelumnya mulai 16 Januari lusa berlangsung babak delapan besar di  Kediri dan Solo.

Benarkah demikian? Yang jelas, partai semifinal pertama Copa Indonesia lalu membuyarkan anggapan bahwa Persija akan menang mudah atas Persipura dan melangkah ke final Copa. Alih-alih balas dendam atas kekalahan di Final Liga Indonesia dua tahun lalu, Macan Kemayoran kembali termehek-mehek dipermainkan tim Mutiara Hitam itu. Hatrick Albeto Goncalvez, pemain asing Persipura yang mengawali karirnya sebagai pemain bola jalanan di Brasil, memungkasi perlawanan tim kaya ibukota. 3-2, Persipura maju ke final.

Setelah susah payah mengandaskan Pelita melalui adu penalti, Sriwijaya membunyikan anggapan bahwa skenario itu setidaknya masih ada. Laskar “Wong Kito” menunggu Persipura di partai pungkas, yang diyakini sebagai final ideal, mengingat masing-masing tim merupakan pemimpin klasemen di Wilayah Bara dan Timur Liga Indonesia.

Para pemain dan pendukung Persipura datang dengan kepercayaan diri. Meski kalah secara jumlah, sebuah fakta yang sama seperti saat tampil di semifinal menghadapi Jakmania, para pendukung Persipura tidak kalah gigi. Sebuah kain rentang putih mereka bentang di antara Sektor 21-22 stadion, “Vini Vidi Vici, Persipura Menang”, identitasnya, dari masyarakat Papua di kawasan Tanah Abang.

Sepanjang laga, para fans Persipura tampil kreatif dan simpatik. Beberapa orang mengenakan topi dari bulu burung cenderawasih, laksana kepala suku di provinsi paling timur Indonesia itu. Sisanya, menggunakan seragam merah hitam yang bisa dibeli di kaki lima sekitar stadion seharga 20 ribu rupiah. Kalau tak mampu beli kaos, mereka memakai kostum apapun, asal ada unsur merah hitamnya, seperti sebagian orang yang membela Persipura dengan berbalut kostum AC Milan dan Liverpool.

Lagu-lagu gereja mereka gubah menjadi pemicu perjuangan Eduard Ivak Dalam dan kawan-kawan. “Dalam Tuhan, ada kemenangan… Dalam Tuhan ada kemenangan, sekarang dan selamanya…”, “Maju Laskar Kristus..”, “Kumenang-kumenang, bersama Yesus Tuhan, kumenang-kumenang di dalam peperangan…” dan berbagai lagu lain yang dinyanyikan bersama-sama dengan kompaknya.

Sekali mereka sempat bentrok dengan polisi-polisi muda yang berjaga di dekat pagar, saat Sriwijaya sukses menyamakan skor lewat penalti Kith Kayamba. Namun, setelah itu situasi kembali terkendali. Setiap ada botol minuman terlempar ke lapangan, dirijen lagu yang nangkring di atas pagar segera memarahi rekan-rekannya.

Sayang, perjuangan Persipura kandas oleh satu kata:mental. Mereka gagal menjadi yang terbaik karena kalah secara psikologis. Permainan cantik satu dua sentuhan Beto, Ernest Jeremiah yang mendapat pasokan umpan jadi dari kapten Edu Ivakdalam, Paolo Rumere, dan David Darocca selalu kandas melawan kesabaran Renato Eliyas dan kawan-kawan. Pemain Persipura seakan meremehkan Sriwijaya, yang mereka nilai kelasnya di bawah Persija yang bisa dilumat tanpa ampun.

Puncaknya ya itu tadi. Adu penalti. Tiga eksekusi penalti Persipura tak ada yang masuk. Satu oleh “legenda hidup” sekaligus kapten mereka, dan dua oleh pemain asing andalan. Dua selesai di pelukan kiper Sriwijaya, dan satu tendangan melambung ke langit Jakarta. Maka, tim instan bermodal puluhan milyar dari APBD Sumsel itu –termasuk dana awal Rp 6 miliar untuk mengganti nama Persijatim  Jakarta Timur menjadi Sriwijaya FC- pun jadi juara Copa 2007-2008.

Persipura kena suap? Entahlah. Seperti lagu lama, ngomong soal suap seperti membicarakan kentut.  Ada bau, tak ada bukti. Saya lebih cenderung menyatakan kegagalan ini adalah soal mental. Ya soal mental meremehkan, mental kepala dingin untuk jadi juara, dan mental untuk berpikir, tanpa hanya  andalkan otot-otot orang-orang yang memang terkenal “tidak punya pusar” itu. Maka, seorang pendukung Persipura yang ada di samping saya berteriak kencang, “Main pakai otak!”

Saya pun teringat pada peristiwa delapan tahun lalu. Saat rekan Sonny Saragih mengumpulkan anak-anak Papua di Surabaya dan membentuk tim sepakbola khusus. Mereka dilatih di Lapangan Thor Indragiri dan sesekali berujitanding di Lapangan Stiesia, Menur. Untuk memancing semangat mereka, Sonny dan rekan-rekannya sampai memutar keras-keras lagu daerah Papua di pinggir lapangan Stiesia.

Hasilnya? Tetap kalah. Semua membuktikan, kerja pakai otot dan semangat perlu. Tapi otak jauh lebih penting lagi. Dan, di atas itu semua adalah soal mental alias karakter. Cerita soal ini sudah terlalu banyak. Berapa banyak anak muda hebat Papua yang berantakan karir bolanya karena terbiasa mabuk-mabukan, dan main perempuan. Bahkan, seorang Ortizan Salosa saat terpanggil mengikuti Pelatnas PSSI pun sempat kabur tanpa alasan jelas.

Pemain Persipura tak punya banyak waktu jedah. Mereka harus segera terbang ke Solo, memainkan lakon babak 8 besar Liga Indonesia. Moral storynya, kalau tak ingin orang-orang kawasan timur Indonesia terus “dibohongi” orang Jawa dan rekan-rekan dari barat lainnya, segera benahi otak dan mental. Itu saja kunci suksesnya.

Delapan Jam di Nusakambangan

Oleh: Jojo Raharjo

Matahari baru dua kali terbit di tahun baru, saat saya bersiap menuju Nusakambangan, sebuah noktah kecil yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berbeda dengan perjalanan menyinggahi pulau-pulau kecil lain di tanah air -seperti Sabang di Aceh, Bawean di Jatim, Nias di Sumut atau beberapa kawasan di Kepulauan Seribu, DKI- peziarahan kali ini ini mengundang rasa ingin tahu besar tentang destinasi yang akan dituju. Ya, sebuah pulau berpenduduk tiga ribu jiwa yang kali pertama diresmikan penggunaannya sebagai penjara oleh kolonialisme Belanda pada 1920-an.

Setelah malam sebelumnya menginap di sebuah hotel bintang satu di jantung kota Cilacap, pukul 07.55 kami sudah merapat ke Dermaga Wijayapura, yang terletak satu area dengan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Aneka birokrasi khas Departemen Hukum dan HAM menyambut tetamu yang berniat menyeberang ke Nusakambangan. Maklum, meski masuk wilayah Pemkab Cilacap, pengelolaan pulau berjuluk “Alcatraz of Indonesia” ini sepenuhnya berada di tangan Dirjen Pemasyarakatan Depkumham.

Mereka yang akan berkunjung ke Nusakambangan dikategorikan dalam beberapa kategori tamu, antara lain “tamu dinas”, “tamu keluarga petugas”, dan “tamu pengunjung napi”, dan “tamu lain-lain”, masing-masing lengkap dengan aturan yang berbeda, mulai membawa surat pengatar kepala desa, sampai surat dari Kanwil Depkumham Jateng. Saya tergabung dalam rombongan Bugiakso, mantan anggota DPRD DIY yang kini mejadi penyanyi lagu religi dan berniat menghibur para narapidana di LP Batu dan LP Besi, Nusakambangan.

Setelah urusan basa-basi di pos penjagaan selesai, saya dan rombongan masuk ke badan Pengayoman II, kapal ferry milik Depkumham yang memang setiap hari hilir mudik menghubungkan selat kecil itu. Kapal ini lebih kecil dari kapal ferry yang melintasi Selat Madura, tapi toh mampu mengangkut lebih dari 50 manusia, beberapa motor dan sebuah bis berkapasitas 25 tempat duduk.

Penyeberangan ditempuh tak sampai sepuluh menit, dengan Depo Pertamina terhampar di sisi kanan kapal, dan penambangan semen milik Holcim di sisi kiri. Di tengah laut, sebuah perahu kecil asyik memancing persis di sebelah buih petunjuk navigasi.

Kapal merapat di Dermaga Sodong, sebuah bando besi bertuliskan “Pemasyarakatan Nusakambangan” menyambut kami. Ada pula sebuah tugu dengan prasasti “17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air Indonesia ”. Sedikitnya, lima warung mie rebus menyemarakkan suasana dermaga kecil di pulau seluas 121 kilometer persegi itu.

Menuju lokasi pertama, LP Batu, alih-alih naik bis rombongan, saya sengaja menumpang kijang bak terbuka yang membawa berbagai piranti musik dan sound system. Jalan tak beraspal yang kami lalui hanya cukup untuk satu mobil, menyajikan pemandangan alang-alang dan hamparan Segara Kidul di kejauhan. Beberapa kali mobil menepi, saat berpapasan dengan roda empat lain dari arah berlawanan, salah satunya station serupa mobil travel yang ditempeli stiker gagah “Trans Nusakambangan” . Batin saya mulai menebak-nebak, “Ah, pasti ini shuttle khusus untuk mengantar para tahanan VIP macam Tommy Suharto atau Bob Hasan dulu.”

Komplek bui pertama yang kami lintasi bernama “Lapas Terbuka kelas II B” yang terletak berdampingan dengan perkebunan jarak. Setelah melewati Obyek Wisata Goa Ratu, tampak rumah-rumah petugas jaga seperti jamur tumbuh di musim hujan. Lalu, sebuah pertanda dari batu memberi salam, “Wilayah Pemasyarakatan” .

Beberapa ratus meter melaju, belasan anggota polisi duduk santai di dekat Truk Brimob di depan Wisma Sari, menyusul kemudian adalah kawasan unit peternakan dan pertanian, balai pengobatan, sebelum akhirnya sampai juga di LP Batu.

Inilah LP Batu, tempat tiga teroris aktor peristiwa Bom Bali; Imam Samudra, Amrozi, dan Muklas, dikurung. Juga dalam sel yang terpisah dengan napi lain, berdiam tenang pembunuh berdarah dingin, Gunawan Santosa.

Melongok ke papan pengumuman, terpasang peringatan, “Larangan Peminjaman dan Kepemilikan HP, Sanksi Tegas bagi Petugas/Napi yang melanggar”. Ada juga surat edaran dari Kepala Dinas Pemasyarakatan Kakanwil Depkumham Jawa Tengah, Bambang Winaryo, yang menyatakan, “Saat ini tidak ada lagi dikenal istilah tahanan politik di Indonesia .”

Masuk ke lobby ruang tamu, terpasang Peta Kawasan LP Nusakambangan, berisi detail lokasi tujuh lapas yakni Lapas Terbuka II B, Lapas Kelas I Batu, Lapas Kelas II A Besi, Lapas Narkotika, Lapas Kembang Kuning, Lapas Permisan, dan Lapas Pasir Putih. Belakangan, saya paham, Lapas Kelas I Batu untuk napi teroris, koruptor, dan penjahat kelas kakap lain, Lapas Besi untuk napi narkotika, Lapas Kembang Kuning untuk napi kriminal, dan Lapas Pasir Putih dikenal sebagai SMS alias Super Maximum Security. “Di sana kami tempatkan para bandar narkoba dengan hukuman di atas 10 tahun, termasuk beberapa di antaranya warga negara asing,” terang Pelaksana Harian Kalapas Batu, Djaja Tjahjana. Konon, aktor film bokep Ibra Azhari kini tercatat sebagai salah seorang warga binaan di Lapas Pasir Putih.

Selain memuat lokasi ketujuh lapas, peta berskala 1 banding 10 ribu itu juga menunjukkan kawasan lain seperti perkebunan karet, hutan bakau, serta pertambangan batu kapur. Termaktub pula primadona wisata Cilacap di Nusakambangan, seperti Pantai Karang Bolong dan Segara Anakan.

Di sisi kanan lobby, terpajang etalase yang memamerkan hasil karya kerajinan batu para napi. Aneh-aneh nama batu buatan mereka, sesuai bentuknya, ada yang bernama “Love”, ada juga yang diberi judul “Obat Tetes Mata”. “Kami tidak mematok harga, silahkan saja kasih berapa, sebagai kenang-kenangan,” kata seorang warga binaan yang menjadi pramuniaga kerajinan batu. “Usaha ini berkembang pesat setelah Bob Hasan menyumbang tiga mesin untuk memperhalus batu. Sebelumnya, semua kami kerjakan dengan tangan dan alat perkayuan biasa,” kisah Heriyanto, narapidana kasus pembunuhan yang telah lima tahun mendekam di LP Batu.

Di perbatasan antara lobby menuju kamar sel dan aula, terpampang baliho berbunyi, “Mereka Bukan Penjahat, Hanya Tersesat, Belum Terlambat untuk Bertobat.” Di pos pemeriksaan yang memisahkan kawasan orang merdeka dan terpenjara itu, terlihat beberapa tulisan menyolok mata, “Jangan Lupa Trolling”. Usut punya usut, kata Trolling merupakan kependekan dari “Kontrol Keliling”.

Sampai di sini, Djaja Tjahjana kembali menegaskan, “Tolong jangan salah sangka kalau kami membatasi kegiatan pers. Sesuai izin kunjungan, tolong jangan meliput soal napi teroris.” Untuk pentas kesenian kali ini, Djaja bercerita, dirinya telah menyampaikan penawaran kepada Amrozy cs, apakah mereka bersedia keluar sel dan menjadi penonton “Konser Penyejuk Hati” seperti layaknya 160-an penghuni LP Batu lainnya. “Mereka menolak dan tetap ingin di dalam sel saja. Alasannya, musik itu haram,” kisah Djaja.

Untuk diketahui, selama seminggu, Amrozi cs hanya bisa sekali bersosialisasi dengan para napi yang hidup di kamar-kamar, yakni saat Salat Jum’at digelar. Sisanya, mereka menghabiskan waktu dalam sel-sel eksklusif yang letaknya di ujung luar pintu masuk pos pemeriksaan LP Batu. Kami tak beruntung bertemu Amrozi, namun saat meninggalkan LP Batu, beberapa rekan mendengar suara khasnya berseru, “Allahu Akbar… Allahu Akbar..”

Di auditorium LP Batu, konser musik berlangsung mulus. Sambil duduk di karpet, saya berkenalan dengan Heriyanto, pembunuh asal Semarang tadi. Heri bertutur, ia dibui karena menggorok saingan bisnis bosnya, sesama pemilik dealer penjualan mobil di Purwokerto. “Membunuh orang itu gampang, mas. Yang susah itu bagaimana menjalani hukumannya,” kata Heri. Selama di Nusakambangan, tak sekalipun anak isterinya yang tinggal di Wates, DIY, diizinkan Heri menengok. “Jauh,” itu dalihnya. Namun toh, ia tak perlu khawatir akan kebutuhan hidup keluarga yang telah ditinggalkannya lima tahun ini. “Sesuai perjanjian sebelum pembunuhan itu, bos saya wajib mengirim biaya hidup kepada keluarga saya. Sekitar Rp 400 ribu per bulan,” urainya. Kalau toh pada 2008 ini Heri jadi menghirup udara bebas, ia juga tak perlu mencemaskan hari depannya. Sang juragan siap kembali menampungnya sebagai karyawan.

Tengah hari, konser di LP Batu kelar. Kami bergegas beranjak menuju LP Besi, yang sesungguhnya jaraknya hanya sepelemparan batu. “Ini napi khusus narkotik. Ada lebih 331 orang di sini,” kata Kalapas Besi, Mirza Zulkarnaen. Seperti juga di LP Batu, sebelum masuk aula, kami wajib menitipkan tas di ruang kalapas. Sebuah tempelan kertas terpajang di sana , “Daerah BPU (Bebas Peredaran Uang Tunai)”.

Sembari menikmati konser Bugie, saya berkeliling LP Besi, melongok kondisi kamar napi yang sebenarnya tak beda dengan barak tentara. Hanya saja, di sini kasurnya lebih empuk dan suasananya lebih acakadul. Ada 18 kamar di LP Besi, dengan masing-masing kamar dihuni antara 17-20 orang.

Tangan saya terjulur kepada Ifan Adriansyah, napi asal Aceh Besar yang tertangkap saat penggerebekan ganja di Bogor . “Saya lagi apes. Maksud hati mengantar uang untuk bayar hutang Rp 6 juta pada teman saya itu, eh, ternyata rumahnya kena gerebek,” ceritanya.

Namun, lajang 35 tahun itu bukan berarti tak bisa bersyukur. “Kalau tidak di sini, barangkali saya sudah mati tergulung tsunami,” katanya. Tahun ini ia berhak memperoleh Pembebasan Bersyarat, sebuah status bebas yang diperoleh bila seorang napi telah menjalani 2/3 masa hukuman. Akankah ia kembali ke Nanggroe? “Tidak. Di sana tidak aman. Saya mau cari uang di Jawa lagi,” tekadnya.

Jawaban berbeda terlontar dari mulut Munadi, juga napi asal Aceh. Ia terpenjara karena kedapatan membawa narkotika saat mobil yang ditumpanginya kena razia di Padalarang, Jawa Barat. “Maksud hati mau jalan-jalan ke Bandung , eh, malah kena,” paparnya. Kalau bebas nanti, Munadi, yang anak istrinya tinggal di Parung, Bogor berencana kembali ke Aceh. “Siapa bilang di sana tidak aman?” katanya.

Munadi bercerita, ada dua cara berbeda menyangkut pembebasan seorang napi. “Kalau ia bebas bersyarat, maka akan diantar sampai ke Kejaksaan Negeri Cilacap, untuk menandatangani berbagai surat administrasi,” tuturnya. Tapi, kalau seorang napi dinyatakan bebas murni, maka ia akan dilepas hanya sampai pintu luar LP Besi. Lho, lalu bagaimana perjalanannya menyeberangi pulau penjara ini, apakah ongkos ferry bisa digratiskan bagi eks napi? “Jangan khawatir, setiap napi yang bebas akan dibekali surat keterangan bebas, yang berlaku selama 24 jam sejak mereka keluar dari penjara,” jelasnya. O…. tiba-tiba pikiran saya terbang ke metro mini dan bis PPD di ibukota, “Jadi, surat semacam ini yang dijadikan senjata para pemalak di bis kota itu.”

Mendekati jam empat sore, saya sudah berada di perahu compreng bertarif dua ribu perak yang mengantarkan kami kembali ke Jawa. Senja itu, Kapal Ferry Pengayoman II belum berani menunaikan tugasnya karena gelombang sedang pasang. Tak ada alternatif lain kalau ingin menyeberang terlebih dulu, kecuali menitipkan nyawa pada perahu solar kecil yang dengan gagah menembus selat selama tiga menit.

Itulah Nusakambangan. Tidak seangker bayangan semula. Mereka manusia biasa. Salah besar jika mengibaratkan para napi ini laksana manusia vampir yang tewas terinfeksi virus mematikan dalam film “I am Legend” - nya Will Smith. Lalu, di kuping ini terkenang tekad Ifan Adriansyah, penghuni LP Besi yang akan kembali sebagai manusia merdeka tahun ini, “Pengalaman hidup di penjara membuat saya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Saya mendapat banyak manfaat dan ilmu di sini, sehingga nanti bisa dapat hidup lebih baik. Kesalahan kemarin menuntun saya ke jalan yang benar.”

Tapi, benar ‘gak sih, untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk seorang manusia harus masuk bui dulu?

Yogyakarta, 3 Januari 2008

Mengurus
SIM di Polda Metro: Sambil Merem pun Bisa

Oleh:
Jojo Raharjo

Akhirnya, saya kini menggenggam SIM A
terbitan Polda Metro Jaya. Dan, saya sama sekali tidak merasakannya
sebagai sebuah kemewahan.

Saya awali kisahnya saat mendaftar ke
sebuah kursus mobil di kawasan Benhil, tepat di depan RSAL
Mintoharjo, Jakarta Pusat. Petugas resepsionis sekolah mengemudi yang menyewa sebuah
rumah petak itu menyodorkan list jenis dan biaya kursus, berbeda-beda
menurut tingkat kecakapan (memperlancar atau kursus dasar), hari
kursus (weekend atau weekdays) dan layanan mobil yang digunakan (AC
or non AC).

“Saya belum bisa nyetir sama sekali,
mbak,” kata saya.

Selain perempuan front office itu,
seorang laki-laki tampak tiduran di meja pendaftaran dengan
santainya.

“Wah, kalau itu ya mulai dari dasar,”
jawab mbak penjaga sambil mengarahkan tangan ke list seharga lebih
dari Rp 1 juta. Itu paket termahal, karena merupakan paket dasar
dengan 16 kali pertemuan masing-masing 1 jam, kelas sabtu-minggu,
dengan mobil berpendingin ruangan. Belum termasuk biaya mengurus SIM
Rp 505 ribu.

“Oke, saya ambil ATM dulu ya,”
pamitku.

Sampai di parkiran, lelaki yang tadi
bersantai di meja pendaftaran mengejarku. Ia mengenalkan namanya,
Imin, salah seorang instruktur mobil di kursusan itu. “Nanti
kursusnya sama saya saja, mas,” kata Imin, pria asal Jawa Tengah
yang sudah merasa sebagai Betawi Pejompongan.

Intinya, ia menawarkan sebuah
“kerjasama” menarik.

“Ngapain ikut 12 atau 16 kali
pertemuan. Udahlah, sama saya saja, ikut yang 6 kali. Ditanggung
bisa, asal tipnya digedein” katanya.

Untuk paket paling murah di weekend
class, dengan 6 kali mentoring, ongkosnya Rp 400-an ribu, ditambah
biaya pendaftaran Rp 20 ribu. Untuk setiap pertemuan, ada kewajiban
memberikan tip kepada instruktur, antara Rp 7.500 sampai Rp 12.500,-
tergantung kelas yang diikuti. Kami sepakat mematok angka tip Rp 20
ribu.

“Terus, ngomongnya jangan yang pakai
AC. Coba hitung berapa selisih pakai mobil AC dan non AC?” tanyanya.

Otakku berputar cepat, sebelum
kemudian menjawab “Rp 120 ribu.”

“Nah, kasih aja separohnya buat
saya. Nanti, mas bilangnya pakai paket non-AC,” katanya.

Begitulah, sesuai kesepakatan dengan
Imin, esoknya saya sudah menjalani kursus hari pertama. Saat dilepas
bapak si empunya kursus, kaca mobil masih terbuka. Namun 100 meter
kemudian, kami menepi, menutup kaca mobil, dan menyalakan pendingin
ruangan. “Dasar, Indonesia, semua bisa diatur,” umpatku.

Tiga kali pertemuan menjalani kursus,
dari paket enam kali pertemuan, saya menghadap ibu pemilik kursusan.
Ingin mendaftar SIM kolektif.

“Oh, tidak apa-apa, Jojo… Meski
kursus belum selesai, boleh kok Jojo mendaftar ujian SIM. Yang
penting bayar Rp 505 ribu. Di sini SIM kolektif hanya tiap Sabtu ya,”
kata ibu 50-an tahun ini dengan genitnya.

Maka, Sabtu, 15 Desember menjadi hari
bersejarah ketika jam 9 pagi saya sudah berdesakan di mobil kijang
hitam berstiker “Sekolah Mengemudi”. Berdelapan, kami berangkat
menuju Satlantas Polda Metro Jaya di Daan Mogot. “Dari cabang
Benhil ini hanya 8 orang. Tapi, jangan kuatir, di sana temannya
banyak, kok,” pesan ibu genit tadi sebelum melepas kami.

Benar juga, sampai di parkiran
Satlantas Daan Mogot, ternyata rekan senasib kami, dari berbagai
cabang kursus mobil bernama sama di seantero Jakarta, ada 170 orang.
Tak heran, saat bergerombol menuju ruang pendaftaran, para makelar
SIM berteriak, “Oh, ini neh rombongan pengantinnya…” Anjrit!

Sejak dari luar gedung, di tepi jalan
Daan Mogot, para calo itu sudah mengintai mangsa. Bahkan, aksi “biro
jasa” ini pun sampai ke mbak-mbak penjaga kantin. “Udah ada yang
bantu, mas?” kata pelayan di warung makan dalam komplek pelayanan
SIM menyapaku. Padahal, sebuah baliho besar terbaca menyolok mata,
“Hindari Pengurusan SIM lewat Perantara/Calo”.

Kembali ke parkiran. Saat briefing
sesama calon peserta ujian SIM, bapak pemilik cabang kursusan Benhil
memberikan nomer ponsel seorang “anggota polisi” yang dapat
dihubungi kalau kami menemui kesulitan. “Bapak ini akan menolong
kalian. Ia ada di dalam,” katanya seusai mendiktekan nomer CDMA
itu.

Kami melangkah masuk ruang kaca
menjelang ujian teori, lalu menukar KTP dengan pass bertuliskan
“Tanda Masuk Pemohon SIM”. Di dalam ruangan ujian, polisi penjaga
ruangan mengatakan, ada 30 soal ujian teori. Untuk bisa lulus,
peserta ujian harus menjawab minimal 18 jawaban benar. Ia lalu
berteriak, “Mana yang bukan dari sekolah mengemudi?” Beberapa
orang mengacungkan tangan, lalu maju dan mendapat soal ujian.

Sisanya, peserta ujian lain yang tidak
mengangkat tangan, termasuk saya, mendapat soal ujian yang diedarkan
petugas. Well, soal berukuran kertas dobel folio dilaminating itu
telah penuh berisi coretan bolpoin di atas plastik laminating. Dari
tiga atau empat jawaban pilihan berganda misalnya, sudah ada kode
mana jawaban yang benar. Tak butuh waktu lama, saya kumpulkan jawaban
soal mengenai berbagai peraturan lalu-lintas itu.

Saat tak sabar menunggu lama proses
selanjutnya, saya sempatkan menelpon bapak polisi bernomer CDMA tadi.
“Sabar saja, mas… Nunggu saja di depan loket foto. Abis ini ujian
praktek,” katanya. Berkali-kali dari pengeras suara terdengar suara polwan
berseru memanggil beberapa nama yang telah mengikuti ujian teori, “Bagi nama-nama berikut, peserta ujian teori yang masih
ada kendala, harap masuk. Akan kami arahkan…” Tak ada nama saya
disebut.

Singkatnya, saya pun telah
berpanas-panas di depan lapangan tempat ujian praktek digelar.
Seorang instruktur ujian dari Polda menerangkan apa saja yang akan
diujikan, sesuai kertas panduan yang kami pegang. Ada 18 item
tes untuk dilakoni, termasuk tes menanjak, menikung, berputar, parkir,
dan lain-lain. Dengan logat Batak ia berteriak, “Kalian relakan
saja ya, hari ini berpanas-panas di sini,” katanya (sok) memlonco.

Nama
saya dipanggil bersama tujuh
orang lain untuk melakoni giliran ujian praktek mengemudi. Kembali
berdesakan di Mobil Kijang, seperti
saat berangkat ke Daan Mogot, saya memilih di kursi belakang.
Instrktur di kursi depan mobil berkata, “Karena waktunya pendek,
pesertanya banyak, nanti jalan lima meter-lima meter saja, ya. Langsung
keluar, gantian… Kalau mau pakai mobil yang lama, nanti
malam saja sambil Malam Mingguan, kalau sudah punya SIM. Di sini panas,
kasian teman-temannya..”

Hmmm… maka ujian praktek formalitas
pun berlangsung. Tak lebih lima menit untuk tiap orang.

Tiba giliran saya, ups… baru angkat
kopling, mesin mati. “Makanya, kalau narik kopling jangan langsung,
separuh aja,” kata pak instrukur dengan  gaya jaimnya.

Baru beberapa meter mobil melaju, saya
disuruhnya keluar, “Udah, udah gantian…” Eh, saking terburunya,
saya lupa menetralkan persneling. Bapak polisi ini melotot lagi,
“Dinetralin dulu dong, jangan keburu kabur…”

Usai ambil pose di ruang foto, kami
terdampar di ruang tunggu. Berbagai poster terpasang di sana, salah
satunya berbunyi, “No Say: SIM asal-asalan…” Sekali lagi,
selamat datang di republik jargon.

Ingatan saya melayang saat
seorang teman menceritakan sulitnya proses mendapatkan SIM di
Australia. Sambil memegang kemudi di Bruce Highway yang
menghubungkan Brisbane dan Sunshine Coast, kawan ini bercerita,
ujian SIM di Oz tak cukup teori dan praktek di kantor polisi. “Calon pemilik SIM
harus menjalani praktek mengemudi selama beberapa ratus jam
berbulan-bulan di jalan raya, dengan didampingi rekannya yang telah
memiliki SIM cukup lama. Jadi, kalau ada apa-apa, temannya itu jadi
jaminan,” paparnya. Hmmm… lain ladang lain belalang, lain lubuk,
lain ikannya. Di sini, untuk bisa dapat SIM A, ibaratnya, sambil
memejamkan mata pun bisa. “Jangan kuatir, mas. Tak ada cerita
orang dari kursusan sini gagal dapat SIM. Sekalipun ia tidak bisa
menstarter mobil, pasti SIM akan keluar,” omongan Imin itu
membekas di memori otak saya.

Hampir 14.30 Waktu Jakarta, atau
sekitar lima jam dari kedatangan awal saya di Satlantas Daan Mogot,
nama saya dipanggil. Jadilah, kini, koleksi kartu di dompet saya
bertambah satu: SIM A keluaran Polda Metro Jaya.

Hari Minggu kesokan harinya, saya
kembali menjalani kursus mengemudi. Kali ini dengan SIM A berbekal
di saku, dan mengajak seorang teman yang berkunjung dari luar kota.
Hasilnya, meski saya didampingi Imin sebagai instruktur di bangku
depan sebelah kiri, teman itu terus berteriak, “Jo, hati-hati, aku
belum kawin…”

Sejam kemudian, kursus selesai.
Kursus mengemudi pertama dengan SIM di tangan ini berakhir dengan
sukses: saya mendaratkan mobil kursusan naik ke atas trotoar tepat
di depan sekolah mengemudi! Baik Imin maupun sahabat saya, sama-sama
meraba jantungnya yang serasa hampir copot selama 60 menit
mendebarkan itu.

Perjalanan

Saksi Bisu Keindahan Ujung Barat

Siang itu, giliran Pratu Puji dan
Pratu Kukuh, dua prajurit Paskhas asal Lanud Iswahyudi, Madiun, yang
bertugas jaga. Sebuah papan merah dalam warna kuning terang terpasang
di depan pos. Tulisannya keras menyapa, "Are You Ready?"

"Seminggu setelah bencana, jalan menuju Kilometer Nol ini ditutup.
Siapa pun tak boleh naik, untuk antisipasi kalau-kalau ada bencana
susulan," kenang Puji, sambil tak pernah lepas dari senapan laras
panjang SS-1 di dekapannya.

Saat itu, ia mengaku mengusir seorang pegawai kantor Perpajakan dari Jakarta
yang mencoba nekat menuju Kilometer Nol dengan mencarter ojek motor.
"Nanti kalau ada apa-apa, kami yang akan digantung," katanya
menjelaskan tindakan tegas itu.

Seharian berjaga dari pagi hingga petang tak dimungkiri membuat
prajurit itu terjerat rasa jenuh. Coretan spidol di veldbed pun menjadi
pelampiasan. "Cah Solo Hadinigrat", "Tuban Tulen", begitu antara lain
kata-kata yang mereka tuliskan.

Sebuah komik Doraemon
teronggok di rerumputan. "Kami menemukan komik itu dari laut, bersamaan
dengan datangnya empat lemari es korban tsunami," kisah Puji, pria asal
Rengel, Tuban, itu.

Semakin mendekati Kilometer Nol,
pemandangan semakin indah karena kami mulai memasuki Kawasan Taman
Wisata, yang lokasinya ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian pada
7 Februari 1982. Rerimbunan pohon ara (Ficus sp) mendominasi taman
seluas 1.300 hektare itu.

Akhirnya, pukul 14.58, sampai juga kami di monumen bersejarah itu. Tugu Kilometer Nol Indonesia dibangun di Sabang menurut
penetapan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menerapkan Satellite Global Positioning System (GPS).

Prasastinya bertanggal 24 September 1997 ditandatangani Menteri Negara
Riset dan Teknologi/Ketua BPPT saat itu, Prof Dr Ing B.J. Habibie.

Posisi geografis Kilometer Nol Indonesia
di Sabang terletak di lintang 05º 54′ 21.42 LU dengan posisi bujur
95º13′00.50 BT dan tinggi 43,6 meter (MSL). Posisi geografisnya
terletak dalam Ellipsoid W6584.

Di sisi monumen itu terdapat
juga sebuah rumah adat sebagai tempat istirahat pengunjung, dan dua
tempat istirahat. Papan woro-woro berwarna cokelat pun terpajang
menyapa, "Anda telah tiba di Km 0 Indonesia."

Untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti kenang-kenangan Anda telah
tiba di wilayah paling barat NKRI dan tercatat sebagai pengunjung Km 0 Indonesia, hubungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, Jalan T.P. Polem 0652-21513."

Secara resmi, Monumen Kilometer Nol diresmikan oleh Wapres Try Sutrisno
pada 9 September 1997, yang pembangunannya merupakan kerja sama antara
Pemda DI Aceh dan Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam BPPT.

Monumen Kilometer Nol terletak di pucuk tertinggi perbukitan, dengan
hamparan laut terbentang di seberang. Sesekali deru lalu-lalang
helikopter Chinook milik tentara Singapura ataupun Seahawk Amerika
Serikat melintas, ditambah monyet-monyet hutan yang berloncatan dari
pohon ke jalanan senyap itu.

Seekor ular hijau yang
melingkar di antara bebatuan mengagetkan kami, menegaskan area
Kilometer Nol benar-benar lokasi wisata alami.

Tegaknya
Monumen Kilometer Nol sebulan setelah bencana dahsyat yang
mencengangkan dunia, seperti menyatakan, "Jangan lupakan, Sabang masih
ada." Dunia pun menjadi tahu, pascatsunami, ujung barat Indonesia masih
tegak berdiri. jojo raharjo

Koran Tempo Minggu, 20 Februari 2005

Perjalanan

Sabang, Masih Ada Asa Tersisa

Keindahan pantai Pulau Weh masih mempesona.

  Gempa
dahsyat 8,9 skala Richter diikuti gelombang tsunami yang
meluluhlantakkan wilayah pantai barat Aceh akhir tahun lalu sempat
membuat putus arus transportasi dan komunikasi Banda Aceh dengan dunia
sekitar. Termasuk dengan Pulau Weh, pulau paling barat di peta
Indonesia. Nusa dengan 24 ribu penduduk yang masuk dalam wilayah kota
Sabang ini jadi tak jelas kabarnya.

Ketika sebagian besar kota Banda Aceh yang berada di sudut pantai barat
Samudra Indonesia hancur lebur, orang pun berpikir, Pulau Weh yang bak
noktah kecil di pusaran air besar pasti sudah tamat riwayatnya.
Terbayang pula, lagu nasional Dari Sabang Sampai Merauke karya R.
Surarjo bakal direvisi liriknya.

Ternyata tidak. Sabang dan segala keindahan pantai Pulau Weh masih
mempesona. Meski sedikitnya 20 nyawa penduduk pinggiran Sabang menjadi
keganasan korban tsunami, jiwa-jiwa lain dapat diselamatkan karena
tradisi kental masyarakat yang cerdik mengamati gejala alam.

Tak ubahnya penduduk Pulau Simeulue, rakyat Sabang paham betul,
datangnya gempa bumi yang menyebabkan laut kering tiba-tiba bakal
diikuti luapan gelombang dalam skala besar. Mereka pun
berbondong-bondong naik ke perbukitan sehingga banyak jiwa
terselamatkan.

Melewati reruntuhan utara Aceh Besar, beberapa waktu lalu Tempo
mengunjungi Pulau Weh. Pagi itu, sebulan pascabencana dahsyat,
Pelabuhan Malahayati di kawasan Krueng Raya masih terlelap berkalang
puing-puing bangunan korban amarah tsunami.

Depo Pertamina pun menyisakan lima kilang besar yang remuk, sebagian di
antaranya bahkan bergeser belasan meter dari tempat asalnya.

Kehidupan Dermaga Malahayati pagi itu hanya dijaga sekompi tentara
Bukit Barisan yang menjaga lalu lintas pelabuhan. Tak padat memang,
kecuali sebuah kapal pengangkut bantuan kemanusiaan terparkir di situ.

Menunggu tiga jam, akhirnya pada pukul 11.00, merapatlah KMP Cucut.
Setiap hari sekali pulang-pergi, feri asal Jakarta inilah satu-satunya
jembatan antara Pulau Weh dan Sumatera.

Sebelumnya, rute sejauh 16 mil itu dilayari dua kapal saban pagi dan
sore, ditambah sebuah kapal cepat pada hari-hari tertentu. Kini jam
kerja Cucut diawali pada pukul 8 pagi dari Pelabuhan Balohan, Sabang,
dan balik pukul 3 sore dari Pelabuhan Malahayati kembali ke pulau
legenda yang di buku-buku tua berjuluk Golden Island itu.

Yang membedakan, setelah bencana, Cucut menyeberangkan sekitar 400
penumpang setiap harinya tanpa biaya. "Kami tak tahu sampai kapan
kebijakan pelayaran gratis ini diberlakukan. Bisa jadi masih berlanjut
bulan-bulan ke depan," kata Udin, petugas angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan (ASDP) di kapal berkecepatan 7 knot itu.

Berseragam biru muda, ia membebaskan penumpang dari tarif feri. Namun,
mereka yang membawa kendaraan tetap dipungut ongkos, Rp 10 ribu untuk
motor dan Rp 90 ribu untuk mobil.

Setelah tiga jam menyeberangi Selat Malaka dengan gelombang besar yang
membuat perut terkocok-kocok, pelabuhan bebas Sabang di Balohan
mengucapkan selamat datang.

Sebuah monumen tenggelamnya KM Gurita pada 19 Januari 1996
mengisyaratkan ganasnya selat itu. Kapal berbobot mati 146 ton, dengan
panjang 31,1 meter dan lebar 7,82 meter itu karam dan menewaskan 188
orang penumpang.

Itulah untuk pertama kalinya penduduk Aceh terserang trauma tak mau
makan ikan laut. Sebuah ketakutan yang terulang delapan tahun kemudian,
karena menganggap air laut tsunami telah memakan para kerabat mereka.

"Wow, this is a real paradise," teriak Jean-Baptiste Debard, 23 tahun,
mahasiswa asal Prancis yang tergabung dalam rombongan yang bertualang
tiga hari itu.

Daratan Sabang dengan dua kecamatannya, Sukajaya dan Sukakarya, memang
indah. Juga ramah. Restoran masakan Cina dan berbagai penginapan
sederhana di tengah kota, 15 km dari Pelabuhan Balohan, sedia melepas
kepenatan wisatawan.

Namun, pilihan terbaik tentulah menginap di kawasan pantai. Aneka
cottage di kawasan wisata Gapang, pantai Iboih, yang dibangun
Pemerintah Kota Sabang menawarkan kenyamanan yang jauh lebih nikmat
dibanding tarifnya yang hanya Rp 50-100 ribu per rumah dengan sebuah
kamar.

"Kami sedang suntuk, efek tsunami membuat sepi turis," keluh Muhamad
Nuriman, 30 tahun. Pria yang meminta dipanggil Danu itu berpenampilan
layaknya anak pantai. Bertelanjang dada, berkalung akar pohon, dengan
rambut menjuntai hingga bahu. "Penampilannya mirip Iwan Fals," kata
Rieska, petualang asal Bandung yang bersama menyambangi Sabang awal
minggu itu.

Kepedihan juga menjadi milik Tom. Pria yang tinggal bersama Nancy,
istrinya, yang aslinya warga negara Belanda. Sembilan tahun sudah
mereka menetap di Sabang, menjalankan bisnis pariwisata keindahan
menyelam. "Usaha kami praktis terhenti setelah bencana itu," tuturnya.

Ganasnya tsunami tak hanya merusak rumah-rumah di pinggir pantai Sabang
dan memakan korban jiwa 20 penduduk Pulau Weh. "Kami menemukan banyak
mayat dari luar terkirim ke pantai. Dua di antaranya penduduk
Thailand," kata Danu.

Sabang memang tak harus terus menebar sedih. Sebagai wisata andalan
Nanggroe Aceh Darussalam, pulau yang terkenal dengan wisata selam dan
terumbu karangnya itu pun masih menyisakan kenikmatan pelabuhan bebas.

Pagi hari di depan warung kopi, sebuah Toyota Corona GLi buatan 1996
warna perak terparkir angkuh. Nomor polisinya masih baru, berwarna
putih mengkilat. Menurut Iwan, operator sedan mulus itu, "Pemiliknya
teman saya. Ia membelinya tahun lalu. Tak lebih dari Rp 25 juta."

Cukuplah menambah Rp 7 juta, mobil impor asal Singapura itu pun memiliki nyawa alias STNK dari Polresta Sabang.

Tentu saja, sebagai pulau dengan tonggak tertancapnya wilayah pucuk
barat Nusantara, datang ke Sabang tanpa menginjak titik Kilometer Nol
ibarat mengunjungi Jakarta tanpa menyentuh pucuk Monas. Pagi itu,
perjalanan dimulai dari tanda waktu 10.45 Waktu Indonesia Bagian
(paling) Barat.

"Hallo, friend, apa kabar, friend…," sapa pemuda yang menikmati hari
di pintu keluar kawasan wisata Gapang, menyapa langkah kaki kami menuju
ujung barat negeri ini. Nyamannya udara laut dan rerimbunan pohon
membuat rasa malas anak muda Gapang terpelihara di tengah hari.

Tapak-tapak awal menuju Kilometer Nol dipenuhi pemandangan rumah-rumah
panggung khas Sabang, dengan tinggi pintu tak sampai semeter dari
permukaan tanah.

Seratus langkah kemudian, tampak sebuah rumah panggung hancur
berantakan, membunyikan kenangan korban bencana. "Itu rumah mantan
Kepala Polresta Banda Aceh AKBP Murhaban. Beliau memang berasal dari
Sabang," kisah Jalil, 53 tahun, penunggu rumah itu yang kini terpaksa
mengungsi.

Selang 3 kilometer, kami dikagetkan dengan tanda asterisk (*) yang
dicat besar di dua batang pohon. Wah, wah… jangan-jangan, ini
petunjuk tanaman, pikir kami. Tak ada waktu menyelidik lebih lama.

Perjalanan menuju ujung bumi pertiwi harus kembali dilanjutkan. Hutan
bakau di kanan jalan bercampur dengan reruntuhan rumah yang tersapu
tsunami. "Seperti baru kemarin saja bencana itu," itulah kesan yang
timbul.

Masuk kilometer 7,700, sebuah mobil PLN bersandar di tepi jalan. Dua
teknisi bekerja keras memulihkan padamnya listrik. "Bukan karena
tsunami, tapi karena angin kencang yang semalam menerpa," kata seorang
di antara mereka.

Seratus meter kemudian, kami mampir di sebuah rumah nomor 9 di lingkungan Ling Lhoet, Kelurahan Iboih.

Pemandangan alami seorang nenek tua yang tekun menjahit sebuah kain
berwarna merah menarik perhatian kami untuk menepi. Di dalam ruang tamu
terpasang pigura kaligrafi, berdampingan dengan kalender bergambar
capres Wiranto.

Radio biru bertenaga listrik menjadi hiburan di ruang keluarga. Dua
tandan pisang tergeletak di atas tangga rumah panggung setinggi 150 cm
dari tanah itu, mendampingi rindangnya pohon asoka di pelataran.
"Menjahit untuk alas tidur," kata Nenek Sapiyah yang mengaku sudah
melewati 70 tahun umur kehidupan di bumi ini.

Berjalan lagi satu kilometer, kami sampai di kantor Kelurahan Iboih,
Kecamatan Sukakarya. Seperti juga nama-nama petunjuk jalan lainnya,
papan nama kantor kelurahan itu ditulis dalam dwibahasa: huruf Latin
berbahasa Indonesia dan huruf Arab.

Dalam kepedihan, para pengungsi tetap bisa berbagi hati. Dengan suka
hati, seorang pemuda memanjat pohon kelapa, lalu mempersilakan kami
menikmati lima butir kelapa muda sebagai bekal melanjutkan perjalanan.

Pada perjalanan sekembali dari Monumen Kilometer Nol di petang harinya, keramahan para pengungsi itu makin menjadi.

Sabang memang tanah emas yang indah. Tak hanya kaya keindahan alam dan bangunan bersejarah, tapi juga welas asih penduduknya. jojo raharjo

“Selamat siang, Pak… Maaf, Anda melanggar Kawasan Tertib Lalu-Lintas, motor tidak boleh lewat jalur cepat,” begitu Bripda Bambang menjalankan “SOP”-nya saat menghentikan motor saya, Senin pagi dua pekan lalu di mulut Underpass Pramuka. Setelah hampir satu tahun menjalani rutinitas lewat kawasan itu dari arah Kelapa Gading, baru kali ini saya tertangkap basah oleh bapak petugas.

“Kan mau lewat situ, Pak,” kataku mencoba menawar, sembari menunjuk terowongan di bawah rel KA Utan Kayu yang berada persis di balik punggung sang polantas .

“Kan bisa lewat situ,” kata polisi itu tak mau kalah, menunjuk jalur atas yang mesti melintasi rel kereta api dengan intensitas lalu-lalang kereta ke arah Stasiun Jatinegara cukup tinggi.

Dalam hati, saya berjanji, tidak akan mengungkapkan kalimat sakti, “Saya wartawan, Ndan… Tergesa-gesa mau liputan … dan lain-lain..” kecuali polisi ini bertanya apa profesi saya. Meski di dalam tas ada beberapa kartu identitas yang menunjukkan kesahian profesi di bidang jurnalisme –selain ID Card perusahaan radio tempat saya bekerja, ada juga ID Card Wartawan Peliput DPR dan Departemen Luar Negeri- saya berusaha tidak memperlakukan kartu-kartu itu laksana jimat.

“Jadi, mau ditilang?” kata pak polisi itu melanjutkan Prosedur Operasi Standarnya.

“Iya,” jawabku singkat, bergeming dengan pandangan keukeuh ke depan. Batinku, biarin aja polisi ini bingung lihat sikap cuekku.

Tak sampai tiga menit, Bripda Bambang dari Satlantas Wilayah Jakarta Timur Polda Metro Jaya itu memberikan secarik kertas “Bukti Pelanggaran Lalulintas Jalan Tertentu” dengan tambahan kalimat, “Sidangnya tanggal 28, di Pulomas. SIM-nya saya bawa.”

Begitulah, saya pun melanjutkan perjalanan melalui underpass terlarang itu, sementara seorang tersangka dengan kasus serupa di samping saya masih berdebat dengan polisi lain yang menilangnya. Sekilas terdengar, si pelanggar jalur cepat ini bahkan mencoba menaikkan posisi tawarnya dengan ngoceh soal-soal keagamaan… Ah, debat kusir di puasa yang terik..

Setelah nyaris dua pekan mengitari ibukota tanpa lisensi mengemudi, tibalah hari yang saya tunggu: Jum’at, 29 September 2007. Inilah hari di mana saya akan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan jeratan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.

Di  surat tilang, jadwal sidang tertera pukul 10.00, namun karena alasan kesibukan, saya baru sampai di pengadilan di kawasan Pulomas Selatan itu pada 14.30. Tak ubahnya suasana di Pengadilan Negeri Arjuno di Surabaya, beberapa makelar kasus langsung menyerbu saya di luar gedung,  “Tilang, mas? Tilang?”

Setelah menyebutkan jenis pelanggaran, saya terbelalak saat seorang calo menyebut, “Ongkos sidangnya aja 50 rebu. Sudah deh, kasih 55 rebu aja…”

“Lha, bukannya denda tilang gini cuma 30 rebu?” bantahku.

“Yee.. itu tahun berapa…” balas mereka.

“Ya udah, saya masuk saja,” simpulku dengan meninggalkan mereka dan memarkir motor di dalam gedung,

Hampir dua puluh orang berjubel di loket Samsat Tilang Jakarta Timur, tepat di samping kiri bangunan utama pengadilan. Ada tiga loket di situ: loket pertama untuk pembayaran denda, loket dua untuk penerimaan barang bukti, dan loket tiga untuk perpanjangan. Namun, yang dibuka hanya loket kedua dan ketiga dengan lima orang petugas tampak sibuk dengan tumpukan berkas di dalamnya. Saya pun mencemplungkan surat tilang saya di baki plastik yang tersedia, layaknya mengantre pembayaran listrik di loket-loket PLN.

Di kaca loket itu terpasang dua pengumuman\. Pertama, “Mohon tidak berhubungan dengan calo.” Yang kedua, sebuah stiker berlogo Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berbunyi, “Wartawan harus memperlihatkan identitas (kartu pers) dan penerbitan terakhir (Berantas Wartawan Tidak Jelas). Apabila Anda Dirugikan, Laporkan ke Polisi Terdekat.”

Menunggu panggilan di loket menjadi menyebalkan karena beberapa kali polisi menghentikan proses antrean untuk mengaduk-aduk berkas memenuhi order tertentu.

Ada juga kisah menyebalkan saat terdengar panggilan untuk “Ahmad Wahidin…” tapi begitu seorang laki-laki datang memenuhi panggilan itu, ia malah ngomong, “Pak, ambilin juga dong tiga nama lain… Namanya si anu.. si anu.. si anu..” Seperti kerbau dicocok hidung, polisi berpakaian preman itu pun menuruti pesanan sang makelar ini.

Setelah 30 menit menunggu, nama saya pun dipanggil. Dan, seperti juga pelanggar-langgar lain, saya mendapat pertanyaan dari balik loket, “Mau sidang atau ambil (SIM) di sini?” Dari hasil observasi sekilas, saya tahu kalau mencabut berkas di loket dengan tingkat pelanggaran ringan seperti yang saya alami, tarifnya 40 rebu

Kepalang tanggung, saya menjawab cepat… “Sidang aja, Pak.”

Maka, saya pun melakoni babak selanjutnya sebagai pesakitan. Eh, masuk Ruang Sidang Kartika, beberapa gelintir terdakwa lain sudah menunggu. Tak lama, seorang panitera melongok dari ruang sidang samping, “Sudah banyak belum?”  Kesal, saya menjawab keras, “Sudah, Pak, dimulai saja…”

Tak sampai 15 menit, saya diminta menghadap bapak hakim dan beberapa pembantunya. Di muka hakim, saya iseng bertanya, “Memang berapa kali sih, Pak, seorang yang kena tilang bakal dicabut SIMnya?”

“Tiga kali. Biasanya sih, sebelum menyerahkan SIM ke sini, polisi sudah melubangi SIM itu,” katanya sembari menyodorkan SIM saya yang terbungkus kertas putih penuh coretan. Kecuali beberapa bekas jepretan kertas, tak ada lubang di SIM itu.

“Dendanya 26 ribu,” kata seorang ibu yang bertugas sebagai kolektor denda.

“Ya.. lumayanlah, hitung-hitung hemat 30 rebu daripada mempercayakan nasib ke calo,” batinku lega, meninggalkan pengadilan dan kembali menjadi bikers di Jakarta dengan SIM C di tangan.

Pesan sosial dari kisah ini, asal mau sabar terhadap perasaan dan berkorban sedikit waktu, sebenarnya, kalau mau ditempuh dengan “jalur yang benar”, hukum di Indonesia itu tidak mahal. Orang-orang (di era Orde Baru disebut oknum) di sekitar Gedung Pengayoman itulah yang membuat supremasi hukum di negeri ini menjadi begitu berongkos tinggi. Jangan kapok dan menjadi begitu katrok bila Anda tiba-tiba terjerat kasus hukum, asal Anda juga tidak terburu-buru terjebak dalam “manajemen kepanikan”.

National

TNI Halt Attacks Against GAM
Tuesday, 25 January, 2005 | 20:45 WIB

TEMPO Interactive, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam:Indonesian Military (TNI) chief General Endriartono Sutarto has ordered TNI troops not to attack places considered as to be bases of the Free Aceh Movement (GAM) separatist group.

However, Sutarto said that the TNI would continue maintaining the safety of humanitarian activists and volunteers who are working in Aceh.

“We will no longer launch attacks or conduct raids on GAM bases,” the TNI chief told reporters on Sunday (23/01) in Banda Aceh.

According to him, this measure shall be carried out in support of the government’s decision to conduct peace talks with GAM.

Indonesian foreign minister Hassan Wirajuda said last week that the government has opened the possibility of further negotiations with GAM following the tsunami disasters in Aceh on December 26, 2004.

GAM leaders in Sweden have stated their willingness to re-start new negotiations.

Sutarto said that the troops in the field would follow any decisions made by the government.

“We only apply what has been decided by the government,” he stated, adding, “However, we will also provide input based on the situation in the field.”

Sutarto said however that Aceh would always be part of the Indonesian Republic and this could not be negotiated.

Indonesian Coordinating Minister for People’s Welfare Alwi Shihab said on Saturday (22/01) that the government would consider all requests made by GAM, except for the freedom of Aceh.

Bakhtiar Abdullah, GAM spokesman in Sweden, stated his pessimism regarding the new negotiations, which are scheduled to take place at the end of this week.

According to Abdullah, he is yet to receive any contact from Indonesian government in Jakarta.

“We have not yet seen nor heard anything. There has been no contact (from the Indonesian government in Jakarta, ed.) whatsoever,” he said.

According to Abdullah, GAM is always prepared to start the talks under conditions agreed to by both parties.

“We always say that our door is never open for a dialogue. However, all conditions must be approved by both parties. It can not be carried out one-sided,” he said.

However, according to Wirajuda, both GAM and the Indonesian government have established communications since the tsunami disasters hit the province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

The last dialogue between the Indonesian government and GAM took place in 2003.

Following the failure of this dialogue in Tokyo, Japan, on May 19, 2003, Indonesian President Megawati Soekarnoputri imposed a military state of emergency in Aceh.

Since then, four operations have been conducted in Aceh, including more dominant military operations.

The Swedish government has requested GAM leaders to re-open negotiations with the Indonesian government.

According to Jemina Holmberg, a member of staff in the Asia-Pacific and Oceania section of the Swedish foreign ministry, her ministry has called GAM Prime Minister Malik Mahmud, GAM foreign minister Zaini Abdullah and GAM spokesperson in Sweden Bakhtiar Abdullah in order to discuss this matter. (AFP/Jojo Raharjo/Agriceli-Tempo News Room)

Mas, permisi… memangnya di sini bisa untuk Wifi ya…" tanya perempuan berkulit bersih dengan rambut blonde tergerai nyaris seperut itu. 

"Bisa.. gratis, kok.." jawabku sambil meliriknya sekilas, seolah mengabaikan pemandangan segar yang bisa sedikit me-refresh mata dari kepenatan memandang monitor ini. 

Padahal, batinku, "Piye, toh, mbak.. Justru karena alasan itulah, saya sempat-sempatkan minggu malam gini nongkrong di Mall Pondok Indah.." 

Dan kini, ia pun asyik membuka kotak kecil putih berlogo buah apel sambil sesekali tangan kanannya menyuapkan sumpit berisi steak, tepat di bawah layar kaca yang menyiarkan siaran langsung GP Estoril. Jadi, kalau mau terus merefresh kepala, setidaknya ada alasan "Mengupdate perkembangan lap terakhir Grand Prix Portugal, hehe.." 

— 

Mungkin pertanyaan "Apakah tempat ini Wifi, ada hot spot area apa nggak ya?" bakal menjadi tidak relevan sepuluh tahun depan. Saat hampir semua area dapat menjadi tempat nongkrong sambil mengakses internet tanpa biaya, semudah menemukan penjual voucher hape di sudut-sudut kota besar saat ini. Itulah, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam urusan menggairahkan teknologi informasi di negeri yang katanya tak mau terus menerus menjadi "developed country" sejak beberapa dekade silam. 

Surabaya sudah mengawalinya dengan menyulap Taman Bungkul yang dulu kumuh menjadi wifi area berkat dukungan Telkom sejak 21 Maret lalu dan menjadi taman kota pertama yang dapat mengakses free internet, diikuti Taman Surya Balai Kota dan Techno Park Taman Flora Kebun Bibit Surabaya. 

Saya ikut meliput saat Gubernur Jakarta Sutiyoso meresmikan area hotspot dan internet gratis di Halte Busway Dukuh Atas IV, tapi seberapa jauh fasilitas itu telah dimanfaatkan warga kota dengan efektif? Memangnya orang tidak ngeri membuka laptop di kerumunan lalu-lalang penumpang yang, siapa tahu, beberapa di antaranya menyandarkan hidup dari keterampilan jari sebagai pencopet? 

Membuka layanan hot spot di sebuah tempat bisnis memang menjadi nilai tambah tersendiri untuk pengembangan tempat usaha itu. Di Tamani Kafe Melawai, terpasang spanduk, "Free 3 Hours Hotspot…" Tentu ada syaratnya, tidak semudah saya yang cukup membeli es teh lima rebu perak di food court Mall Pondok Indah ini. Tamani Kafe memasang ketentuan sang pengunjung harus makan atau minum senilai minimal 20 rebu perak, belum termasuk pajak. Fair enough kan? 

Cuma, seperti juga bisnis pompa bensin Shell dan Petronas yang baru berani buka di ibukota, sepertinya masih mimpi menemukan hotspot area di Trenggalek atau Wates, misalnya.

Kalau keinginan itu dijawab, "Demand-nya belum banyak, mas…" atau "Nanti pengelola warnet marah," maka bukankah jawaban itu sama dengan mengerdilkan kita masyarakat sendiri? 

Pebisnis yang baik tidak harus mengembangkan usaha dengan menunggu hadirnya permintaan yang memadai. Pebisnis yang baik adalah mereka yang menciptakan pasar alias menumbuhkan permintaan itu sendiri.

So, kalau peringatatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional tahun depan akan ditekankan sebagai HarkITnas dengan huruf IT besar alias Hari Kebangkitan Teknologi Informasi Nasional, mari kita tunggu itikad baik pemerintah maupun kalangan bisnis dengan lebih membuat masyarakat cerdas. Salah satunya ya, bagaimana membuat orang dapat menemukan Wifi area semudah menemukan penjual voucher telepon seluler.

Derita Pengungsi Belum Berakhir
Minggu, 09 Januari 2005 | 18:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: GETARAN bumi mungkin sudah berhenti. Namun, para korban masih menderita. Nestapa masih meliputi beberapa lokasi penanganan pengungsi yang didatangi Tempo sepanjang pekan. Tak cuma penyakit fisik, tapi juga depresi melanda para korban.

Dari Meulaboh, hingga 10 hari sesudah bencana, banyak warga yang mengalami depresi dan penyakit infeksi. Dokter Dino Gagah, salah seorang dokter relawan, mengatakan, pada 3 Januari, di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, ia menangani sekitar 500 orang pasien. Lebih dari 50 persen dari pasien itu mengalami depresi.

Sampai saat ini, kata dia, petugas kesehatan hanya bisa menangani warga yang depresi dengan memberikan obat penenang. Belum ada pemulihan secara khusus dari psikolog ataupun psikiater. Selain itu, tim dokter relawan juga merawat korban yang terserang tetanus karena luka yang telah membusuk. Beberapa dokter yang ditemui di Meulaboh mengaku belum memiliki obat antitetanus serum untuk menanganinya. Akibatnya mereka hanya bisa memberi pengobatan jangka pendek untuk membersihkan luka yang sudah membusuk itu, semisal alkohol, Betadine, dan salep antibiotik.

Tetanus kini menjadi salah satu ancaman bagi korban yang hidup. Karenanya, obat-obatan untuk tetanus termasuk yang paling dibutuhkan. Dia memperkirakan di Meulaboh saja sekitar 500-an orang yang sudah terserang tetanus di pengungsian.

Selain itu, penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) juga mengancam. "Sebanyak 25 persen pasien mulai terserang penyakit ISPA," kata Kepala Pusat Penanggulangan Bencana Departemen Kesehatan, dokter Doti Indrasanto. Menurut dia, para pasien di Banda Aceh ditampung di RS Kesehatan Kodam Iskandar Muda, RS Tengku Fakinah, dan RS Harapan Bunda.

Menurut dia, umumnya pasien pernah menelan dan menghirup air kotor saat diterjang air bah. "Air laut yang kotor itu mengandung kuman-kuman berbahaya," ujarnya. Untuk mengobati mereka, pihaknya sudah mendatangkan dokter ahli paru-paru dari Jakarta yang dilengkapi dengan bronchoscopy (alat pengisap kotoran yang menyangkut di saluran pernapasan).
Dari pemantauan Tempo, saat ini sejumlah warga di pengungsian sudah mulai terserang diare, sesak napas, dan paru-paru. "Semakin hari semakin parah," kata Usman, warga Teunayong, yang kini jadi pengungsi di Desa Mataie. Usman merasakan sesak di tenggorokan dan paru-parunya lantaran "tersedak air kotor saat digulung gelombang tsunami".

Sejumlah korban diterbangkan ke Jakarta, terutama yang menderita luka kritis dan tidak tertangani di Aceh. Upaya membawa ke Jakarta diprakarsai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh, yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM, rumah sakit swasta, individu-individu dokter, dan perguruan tinggi di Jakarta.
Menurut Lili Hasanudin dari Yappika, saat ini pihaknya telah menerbangkan 15 korban bencana Aceh ke Jakarta dan menempatkan mereka di sejumlah rumah sakit di Jakarta, seperti di RS Yarsi, RSPAD Gatot Subroto, RS Harapan Kita, dan RS MMC. "Korban yang kami bawa khusus yang memiliki pendamping, seperti orang tua dan saudaranya," kata Lili.

Salah satunya adalah Tengku Darusman yang mendampingi anaknya, Ryan, 6 tahun, dan Cut Faradilah (2) ke Jakarta. Sebelumnya, kedua anaknya yang sempat tergulung ombak tsunami–tapi selamat lantaran berpegang pada atap rumah yang hanyut–sempat dirawat di Rumah sakit Tengku Fakinah, Banda Aceh. Namun, karena peralatan di rumah sakit itu tak memadai, para relawan menawarkan mereka untuk berangkat berobat ke Jakarta, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto.

RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, juga menangani para korban. Ada 10 orang yang dirawat. Mereka umumnya mengalami penyakit radang paru-paru, diare, dan dehidrasi. "Kebanyakan korban tenggelam, sehingga air laut masuk ke paru-paru," kata Rini Rachmawati, Humas Harapan Kita.

Seorang korban berasal dari Kampung Mulia, Banda Aceh, adalah Maharani. Bocah 2 tahun itu dirawat di ruang darurat karena kemasukan air lumpur. Ia yang ditemani ibunya ini dibawa ke Jakarta oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), Jakarta Selatan, tak tinggal diam. Ada belasan korban yang dirawat. "Mereka bila didatangi rata-rata masih menangis dan minta dicarikan keluarganya," ujar Mardalena, Kepala Humas dan Pemasaran RSPP. Menurut dia, rata-rata korban mengalami luka-luka pada sekujur tubuh akibat benturan pada saat kejadian tsunami.

Jumlah korban yang diboyong ke Medan lebih banyak lagi. Tak sedikit yang meninggal dalam perawatan lantaran terlambat mendapat penanganan medis. Kepala Satuan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Sumut dan Nanggroe Aceh Darussalam, dokter Fatni Sulani, mengatakan, jumlah korban bencana di Aceh yang dievakuasi ke rumah-rumah sakit di Medan 1.318 orang.

Dari jumlah itu ada 504 orang yang masih menjalani rawat inap di 18 RS di Medan, antara lain RS Adam Malik (203 orang pasien), RS Pirngadi (162), RS Malahayati (161), RS Glen Eagles (122), dan Rumkit Dam I Bukit Barisan (107). Di luar Medan, ada 50 orang pasien asal Aceh ditampung di RS Dr Djulham, Binjai. Menurut Fatni Sulani, prioritas utama kepada pasien, yakni pengobatan fisik dan live surviving. "Kami belum mendata mereka yang terganggu jiwanya," katanya.

Ali/Sunariyah/Jojo Raharjo/Abdi/Fanny/Rinaldi/Ramidi?Tempo